Page

Senin, 10 Januari 2011

Blokir BlackBerry, Tifatul Missleading?


Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait ancamannya menutup layanan BlackBerry di Tanah Air dengan batas waktu 17 Januari mendatang. Niat luhur, meleset akibat angel yang tak pas.
Kadang niat baik tak sepenuhnya mendapat respon positif. Hal ini pula yang dialami Tifatul Sembiring. Pilihan angel dalam melansir sebuah kebijakan berdampak missleading bagi publik.
Isu yang lebih menonjol adalah penutupan situs porno ketimbang penegakan hukum. Akibat salah angel inilah, bisa saja, Tifatul bias terancam rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sekuel kedua ini.
Merasa pernyataannya missleading, melalui akun twitternya @tifsembiring, Minggu (9/1/2011) menteri asal Partai Keadilan Sejahtera itu kembali menjelaskan terkait wacana 'tutup BlackBerry' yang terlanjur menjadi gunjingan di publik.

Menurut Tifatul, beberapa poin penting yang harus dipatuhi pihak Research in Motion (RIM) salah satunya harus menghormati dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. "Yakni terkait dengan UU No 36/1999, UU No 11/2008, dan UU No 4/2008," tulisnya untuk poin pertama.
Selain itu, mantan Presiden PKS ini juga meminta agar RIM membuka perwakilan di Indonesia. Ia beralasan, pelanggan RIM di Indonesia untuk BlackBerry mencapai 2 juta lebih.
Poin berikutnya, Tifatul juga meminta agar RIM membuka pusat servis (service centre) di Indonesia. Keinginan itu agar memudahkan melayani pelanggan yang berada di Indonesia.
Permintaan berikutnya, Tifatul juga meminta agar RIM merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan profesional. "Kita minta RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software," cetusnya.
Permintaan lainnya, Tifatul juga meminta agar RIM membangun server (repeater) di Indonesia, agar aparat hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor.
Pernyataan yang disampaikan Tifatul hakikatnya tidak ada masalah secara substansi. Jika pun menimbulkan polemik di publik, karena pilihan angel yang disampaikan Tiffatul tidak tepat. Soal pornografi jelas hal yang menimbulkan polemik karena memang menjadi wilayah abu-abu, kendati UU telah mengaturnya.
Tifatul menegaskan, hingga saat ini pihak RIM terkesan mengulur-ulur waktu dalam menjalankan komitmen mereka. "Apakah kita sebagai bangsa mau diperlakukan seperti itu? Kita minta RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sudah mematuhinya," cetusnya.
Reaksi publik atas rencana Kementerian Kominfo ini cukup keras. Seperti reaksi Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menilai rencana tersebut sama sekali bukan kebijakan yang cerdas dan sensitif. "Juga kontraproduktif," ujarnya usai menjenguk Ketua MPR Taufiq Kiemas di RS MMC, Jakarta, Minggu (9/1/2011).
Jika persoalannya adalah akses konten pornografi, menurut Pram, hal itu bisa dilakukan di mana saja. "Orang tidak perlu membawa BlackBerry, kalau otaknya sudah porno ya porno," cetus dia. Pramono justru mempertanyakan argumentasi Kemenkominfo yang menyebutkan penutupan BB dikarenakan melanggar UU Pornografi.
Sejatinya, bukan kali ini saja Kementerian Kominfo menimbulkan polemik terkait RIM. Sebelumnya tentang rencana penyadapan BlackBerry Messenger(BBM). Sama dengan ide yang saat ini muncul, kala itu juga terjadi penolakan keras dari publik.
Sumber dari Kemenkominfo, sejatinya, isu utama dari pemblokiran BB terletak pada upaya penegakan hukum. Karena rencana penyadapan percakapan BBM sejatinya atas permintaan dari Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). "Ada case, KPK akan menyelidiki salah satu target namun gagal karena komunikasi yang bersangkutan beralih dari telepon seluler ke BBM," katanya.
Langkah Tifatul yang missleading ini sejatinya bukan berdiri sendiri. Jika memang KPK berkepentingan dalam penegakan hukum, bisa saja, KPK dan Kementerian Kominfo menjelaskan secara bersama-sama ke publik terkait agenda yang jauh lebih penting daripada pemblokiran situs porno, yakni penegakan hukum.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...